Berarti, pada Minggu ini KPU kab/kota telah selesai melaksanakan tugas pentingnya, yakni menyortir dan melipat surat suara, bahkan sebagian lagi sudah mengirim ke PPK agar disebarkan lagi ke PPS (Panitia Pemungutan Suara) untuk disiapkan di TPS pada waktunya berikut logistik lainnya seperti kotak suara, alas alat coblos, tinta dan lembaran dokumen pemilu.
“SDM (sumberdaya manusia-red.) teman-teman di KPU tampaknya sudah siap, juga dari sisi logistik. Kita harapkan H-3 sudah sampai ke PPS, dan H-1 sudah sampai di KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara-red.). Kesiapan saat ini, saya pikir sudah mendekati 80 persen,” kata ungkap Komisioner KPU Korwil Jawa Barat, Ferry Kurnia Rizkyansyah disela-sela peninjauannya ke 11 kabupaten/kota di Jawa Barat, Sabtu (16/2).
Dalam “Roadshow Supervisi Logistik Pilgub 2013” selama 2 hari dari Jumat hingga Sabtu (16/2) ke KPU Kab. Sumedang, Kab.Majalengka, Kab/Kota Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kota Banjar, Kab. Ciamis, Kota/Kab. Tasikmaya dan KPU Kab. Garut bersama Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat dan komisionernya, yaitu Ketua Pokja Logistik Iin Endah Setiawati dan Ketua Pokja Sosialisasi Ferdhiman, dan Sekeretaris KPU Jabar Heri Suherman, Ferry mengetahui pasti kesiapan SDM di KPU kab/kota terutama menyangkut penyediaan logistik, pendistribusian dan pengamanannya.
Kesiapan keamanan, menurut Ferry, sangat penting guna menjaga kelancaran pergerakan logistik, baik ketika distribusi dari KPU ke PPK, PPS sampai KPPS maupun nanti sebaliknya, “Kita juga melihat dukungan fasilitasi dan pemerintah daerah setempat sangat besar untuk aktivitas penyelenggaraan Pilgub. Bupati dan walikota sangat mensuport kegiatan KPU”.
Terkait penggunaan KTP oleh pemilih yang tidak tercatat dalam DPT, lanjutnya, tetap bisa menggunakan hak pilihnya melalui prosedur terlebih dulu harus ada rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Sedangkan bagi KPU sangat tidak menghendaki adanya mobilisasi pemilih. Jika ternyata nanti ada dan terbukti sebagai pemilih yang direkomendasi Panwaslu, PPS pun pasti tidak bisa menolak mereka untuk ikut mencoblos. Karenanya semua jajaran KPU di TPS diminta mengantisipasi adanya mobilisasi itu.
Sekretaris KPU Jabar, Heri Suherman, saat roadshow supervisi menyatakan bahwa semua logistik Pilgub yang dibutuhkan KPPS untuk digunakan di TPS, khususnya surat suara dan berbagai lembaran pemilu pendukung, sudah tiba di KPU kab/kota dengan aman dan lancar. Proses sortir surat suarapun di posisi H-6 sudah mendekati selesai 100 persen. Bahkan sebagian kab/kota telah mendistribusikannya ke PPK dan PPS.
Terkait laporan adanya ribuan surat suara rusak, ia menegaskan, setelah supervisi lapangan ternyata kondisinya tidak seperti diberitakan media massa. Diakuinya, kerusakan surat suara seperti ada bercak noda tinta, warna diatasnya pudar, kusut akibat terlipat dan juga gambar pasangan calon tidak jelas, jumlahnya tidak banyak. Diantara surat suara yang diinyatakan rusakpun, setelah diamati ternyata ada yang layak digunakan. Namun, sejauh ini KPU Jabar belum mengetahui jumlah surat suara yang rusak, termasuk kekurangan dokumen pendukung lainnya.
“Kita masih menunggu laporan kab/kota. Untuk itu telah kita siapkan Posko Pengaduan Logistik Pilgub 2013 di Sekretariat KPU yang 24 jam sejak Jumat 15 Februari lalu. Kami ingin KPPS sudah menerima alat dan kelengkapan TPS paling lambat H-1. Mudah-mudahan teman-teman di KPU kab/kota bisa cepat mengepak logistik, supaya distribusi surat suara dan perlengkapan lainnya bisa sampai di PPS tidak melampaui tanggal 20 Februari,” harap Heri.
Menyikapi persoalan surat suara yang rusak, Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat mengingatkan KPU kab/kota agar segera melaporkan perihalnya ke Posko Pengaduan Logistik, selambat-lambat hari Senin tanggal 18 Februari. Kini, masih ada waktu untuk memastikan berapa surat suara yang rusak dan harus diganti. KPU Jabar sendiri telah koordinasi dengan pihak percetakan agar mencetak surat suara untuk mengganti yang rusak, “Surat suara harus dicetak sesuai jumlah pemilih di DPT ditambahan 2,5 persen cadangan. KPU tidak boleh mencetak lebih, apapun alasan. Kalau dicetak lebih, kita bisa kena sanksi”. (MC/KPUJBR).
Sumber: http://kpu.jabarprov.go.id
0 komentar :
Posting Komentar